Tarif Terbaru PNBP Batubara Bagi Pemegang IUPK Kelanjutan PKP2B

Selain mengatur tentang ketentuan perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 (PP-15/2022) juga mengatur tentang ketentuan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi industri sektor pertambangan batu bara. ketentuan tersebut berlaku bagi pemegang IUPK yang merupakan kelanjutan dari PKP2B yang telah berakhir. Bagi pelaku usaha yang merupakan pemegang IUP dan IUP, ketentuan PNBP mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, jika pelaku usaha merupakan pemegang PKP2B, kewajiban PNBP tetap mengacu pada ketentuan dalam PKP2B. Lalu, berapakah tarif yang diatur lewat PP-15/2022? Yuk simak Tax Update berikut ini.

Tanggal-Tanggal Penting dalam Program Pengungkapan Sukarela

• November 11, 2021

Tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan oleh peserta Program Pengungkapan Sukarela

Read More

Pajak Karbon ada di UU HPP?

• November 11, 2021

Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pajak Karbon ini adalah jenis pajak baru yang diatur secara khusus…

Read More

Tarif PPh Final Program Pengungkapan Sukarela

• November 5, 2021

Tarif PPh Final Program Pengungkapan SukarPada Program Pengungkapan Sukarela, terdapat dua kebijakan yang akan diterapkan. Kebijakan pertama, program diikuti oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan…

Read More

7 Poin Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

• November 5, 2021

Pemberian natura atau kenikmatan dapat dibiayakan dan merupakan penghasilan bagi penerima. Namun, terdapat natura/kenikmatan tertentu yang bukan penghasilan: Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai Natura di…

Read More

Poin-Poin Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

• October 27, 2021

Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut merupakan omnibus law, karena mengubah berbagai aturan pajak, mulai dari ketentuan umum, pajak…

Read More

Siapa Saja yang Boleh Ikut Program Pengungkapan Sukarela?

• October 27, 2021

Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah meluncurkan Program Pengungkapan Sukarela bagi wajib pajak. Program tersebut merupakan program pengampunan pajak bagi para wajib pajak yang belum…

Read More

Kenali Poin – Poin Perubahan PPN Dalam UU HPP

• October 18, 2021

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2021. RUU tersebut sebentar lagi akan…

Read More

Penggunaan NIK dan NPWP untuk Pelayanan Publik

• October 8, 2021

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021, tentang pencantuman NIK dan NPWP dalam pelayanan publik. Aturan tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik…

Read More

Perubahan Ketentuan Diskon PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Tertentu

• September 29, 2021

Dalam rangka untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, maka pemerintah telah melakukan penyesuaian…

Read More

Ketentuan Pengujian Faktur Pajak yang dapat Dikreditkan Sebagai Pajak Masukan

• September 24, 2021

Dalam rangka memberikan keseragaman pemahaman dan perlakuan dalam pelaksanaan pengujian Faktur Pajak yang PPN nya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan, Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran…

Read More

Aturan Baru Aspek PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes Migas

• September 23, 2021

Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta mendukung restrukturisasi BUMN yang…

Read More

Tarif PPh atas Bunga Obligasi Terbaru

• September 21, 2021

Dalam rangka menyelaraskan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, menciptakan kesetaraan beban pajak penghasilan…

Read More