PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Pembelian Kendaraan Bermotor

Pemerintah telah menerbitkan peraturan  mengenai pemberian fasilitas berupa PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian mobil baru. Insentif ini diberikan dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan selama masa pandemi Covid-19.



Kriteria kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas berupa PPnBM DTP untuk tahun anggaran 2021 meliputi:

  1. kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc;
  2. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4×2) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc;
  3. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4×2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) cc sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) cc; dan
  4. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) cc sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) cc. 

Kendaraan bermotor tertentu sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal atau yang dikenal dengan sebutan local purchase. Persyaratan jumlah pembelian lokal yang dimaksud meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor tertentu paling sedikit 60% (enam puluh persen).

Selanjutnya merek kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas berupa PPnBM DTP diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 839 Tahun 2021.


PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Pembelian Kendaraan Bermotor

Pemerintah telah menerbitkan peraturan  mengenai pemberian fasilitas berupa PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian mobil baru. Insentif ini diberikan dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat…

Cara Perpanjangan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Apabila Wajib Pajak Badan ternyata tidak dapat menyampaikan SPT…

Sudah Menyediakan TP Doc Belum?

Ketika SPT Tahunan PPh Badan sudah rampung dikerjakan, perlu diperhatikan lampiran keterangan dan/atau dokumen terkait sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi Wajib Pajak Badan yang…

Cara Baru untuk Mendapatkan EFIN

Ditjen Pajak meluncurkan cara baru untuk mendapatkan EFIN melalui laman https://efin.pajak.go.id/ . Layanan ini akan mempermudah Wajib Pajak dalam permintaan Nomor EFIN dilakukan secara online.…

Apakah Perusahaan Anda Memiliki Kewajiban Menyediakan TP Doc?

Transfer Pricing kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan Transfer Pricing  adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016…

PPN DTP Pembelian Rumah

Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru (PMK No 21/PMK.010/2021) mengenai pemberian fasilitas berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit…

Tarif PPN Akan Naik ? Cek Faktanya

Pemerintah berencana melakukan perubahan tarif PPN sebagai upaya peningkatan penerimaan negara. Perubahan tarif PPN tersebut akan tertuang dalam revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang…

Air Bersih Dibebaskan dari PPN? Simak 3 Fakta Menariknya

Dalam memberikan kepastian hukum mengenai penyerahan air bersih, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015…

Dividen Orang Pribadi Bisa Bebas Pajak. Begini Bentuk Investasi di Pasar Keuangan yang Disyaratkan

Pascaberlakunya UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 lalu, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan sebagai peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja.…

Pemungut PPN PMSE Kini Bertambah 8 Perusahaan Lagi

Pemerintah Indonesia telah resmi menetapkan peraturan Pajak atas Perdagangan Online atau yang dikenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48…

5 Fakta Seputar Transfer Pricing Documentation (TP Doc)

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, pengaturan mengenai kewajiban penyelenggaraaan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) mengalami beberapa perubahan. Beberapa fakta yang perlu diketahui adalah…

Siapa saja yang Berhak Menjadi Tanggungan dalam PTKP?

Salah satu unsur penghitungan dalam PPh Orang Pribadi baik SPT PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran PTKP meliputi…