PPN DTP Pembelian Rumah

Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru (PMK No 21/PMK.010/2021) mengenai pemberian fasilitas berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Insentif ini diberikan dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan serta untuk mewujudkan dukungan Pemerintah bagi sektor industri perumahan dan keberlangsungan dunia usaha sektor industri perumahan yang terdampak pandemi COVID-19



Insentif PPN DTP tersebut diberikan untuk penyerahan yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021. Rumah tapak dan unit hunian rumah susun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Harga Jual paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  2. Merupakan rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru merupakan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang pertama kali diserahkan oleh pengembang dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.

PPN DTP dimanfaatkan untuk setiap 1 (satu) orang pribadi atas perolehan 1 (satu) rumah tapak atau 1 (satu) unit hunian rumah susun. Adapun besaran insentif PPN DTP diberikan sebesar:

  1. 100% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan Harga Jual paling tinggi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
  2. 50% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan Harga Jual di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Terdapat kewajiban penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun diantaranya:

  1. Membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus diisi secara lengkap dan benar, termasuk identitas pembeli berupa: nama pembeli, Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan, serta Faktur Pajak harus diberikan keterangan “PPN DTP EKS PMK NOMOR …/PMK.010/2021”.
  2. Membuat laporan realisasi PPN ditanggung Pemerintah berupa Faktur Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun.

Kemudian, Insentif PPN DTP tidak berlaku hal atas penyerahannya:

  1. dilakukan setelah berakhirnya periode PPN DTP;
  2. dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini;
  3. dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyerahan;
  4. tidak menggunakan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan; dan/atau
  5. tidak melaporkan laporan realisasi.

Atas penyerahan rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun yang tidak ditanggung Pemerintah ini akan dikenai PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menagih PPN yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika diperoleh data atau informasi yang menunjukkan:

  1. Objek yang diserahkan bukan merupakan rumah tapak atau unit hunian rumah susun;
  2. Perolehan lebih dari satu unit yang mendapatkan insentif PPN DTP yang dilakukan oleh satu orang pribadi;
  3. Masa Pajak tidak sesuai dengan ketentuan;
  4. Penyerahan yang tidak memenuhi ketentuan dalam membuat Faktur Pajak dan laporan realisasi PPN DTP; dan/atau
  5. Dilakukan pemindahtanganan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyerahan.

PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Pembelian Kendaraan Bermotor

Pemerintah telah menerbitkan peraturan  mengenai pemberian fasilitas berupa PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian mobil baru. Insentif ini diberikan dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat…

Cara Perpanjangan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Apabila Wajib Pajak Badan ternyata tidak dapat menyampaikan SPT…

Sudah Menyediakan TP Doc Belum?

Ketika SPT Tahunan PPh Badan sudah rampung dikerjakan, perlu diperhatikan lampiran keterangan dan/atau dokumen terkait sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi Wajib Pajak Badan yang…

Cara Baru untuk Mendapatkan EFIN

Ditjen Pajak meluncurkan cara baru untuk mendapatkan EFIN melalui laman https://efin.pajak.go.id/ . Layanan ini akan mempermudah Wajib Pajak dalam permintaan Nomor EFIN dilakukan secara online.…

Apakah Perusahaan Anda Memiliki Kewajiban Menyediakan TP Doc?

Transfer Pricing kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan Transfer Pricing  adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016…

PPN DTP Pembelian Rumah

Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru (PMK No 21/PMK.010/2021) mengenai pemberian fasilitas berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit…

Tarif PPN Akan Naik ? Cek Faktanya

Pemerintah berencana melakukan perubahan tarif PPN sebagai upaya peningkatan penerimaan negara. Perubahan tarif PPN tersebut akan tertuang dalam revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang…

Air Bersih Dibebaskan dari PPN? Simak 3 Fakta Menariknya

Dalam memberikan kepastian hukum mengenai penyerahan air bersih, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015…

Dividen Orang Pribadi Bisa Bebas Pajak. Begini Bentuk Investasi di Pasar Keuangan yang Disyaratkan

Pascaberlakunya UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 lalu, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan sebagai peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja.…

Pemungut PPN PMSE Kini Bertambah 8 Perusahaan Lagi

Pemerintah Indonesia telah resmi menetapkan peraturan Pajak atas Perdagangan Online atau yang dikenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48…

5 Fakta Seputar Transfer Pricing Documentation (TP Doc)

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, pengaturan mengenai kewajiban penyelenggaraaan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) mengalami beberapa perubahan. Beberapa fakta yang perlu diketahui adalah…

Siapa saja yang Berhak Menjadi Tanggungan dalam PTKP?

Salah satu unsur penghitungan dalam PPh Orang Pribadi baik SPT PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran PTKP meliputi…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *