Perubahan Ketentuan Diskon PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Tertentu

Dalam rangka untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, maka pemerintah telah melakukan penyesuaian kebijakan di bidang perpajakan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2021. Hal tersebut diatur dalam PMK No. 120/PMK.010/2021 yang merupakan perubahan kedua dari PMK No. 31/PMK.010/2021.



Adapun perubahannya sebagai berikut:

  • Atas penyerahan kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500cc, dan kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gardan penggerak (4×2), serta memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal paling sedikit 60%;
    Maka akan diberikan PPnBM ditanggung oleh Pemerintah untuk tahun anggaran 2021 sebesar:
  1. 100% dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Mei 2021;
  2. 100% dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Juni 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021; dan
  3. 100% dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak September 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.
  • Atas penyerahan kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 gardan penggerak (4×2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500cc sampai dengan 2.500cc, serta memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal paling sedikit 60%;
    Maka akan diberikan PPnBM ditanggung oleh Pemerintah untuk tahun anggaran 2021 sebesar:
  1. 50% dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021; dan
  2. 50% dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak September 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021; dan
  • Atas penyerahan kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 2 gardan penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500cc sampai dengan 2.500cc, serta memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal paling sedikit 60%;
    Maka akan diberikan PPnBM ditanggung oleh Pemerintah untuk tahun anggaran 2021 sebesar:
  1. 25% dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021; dan
  2. 25% dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak September 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.

Ketentuan besaran PPnBM yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah tersebut terhitung mulai tanggal 1 September 2021.

Atas Faktur Pajak yang telah dibuat atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu untuk Masa Pajak September 2021 dengan menggunakan besaran PPnBM yang ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan PMK 77/PMK.010/2021, dilakukan penggantian Faktur Pajak dan PPnBM dan/atau kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut tersebut dikembalikan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan.


Kantor Anda Pemilik NPWP Cabang? Begini Kewajiban Perpajakannya!

Kantor cabang merupakan salah satu strategi yang umumnya dilakukan perusahaan dalam rangka melakukan ekspansi bisnis untuk menciptakan pasar baru. Kantor cabang perusahaan yang didirikan tersebut…

Nomor Seri Faktur Pajak Hanya Berlaku Satu Tahun? Simak Cara Pengajuannya

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) merupakan Nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada PKP dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa angka, huruf,…

Cara Buat EFIN Baru bagi WP Orang Pribadi

EFIN atau Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. EFIN dapat digunakan untuk mengakses layanan elektronik…

Ketetapan Baru Pemungut Bea Meterai

Ketetapan baru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 mengenai Penetapan Pemungutan Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai resmi diberlakukan mulai…

Ketentuan Faktur Pajak bagi Pedagang Eceran

Pedagang eceran merupakan pengusaha yang dalam kegiatan usaha melakukan penyerahan barang/jasa dengan karakteristik sebagai berikut: melalui suatu tempat penjualan atau langsung mendatangi dari satu tempat…

Tanggal-Tanggal Penting dalam Program Pengungkapan Sukarela

Tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan oleh peserta Program Pengungkapan Sukarela

Pajak Karbon ada di UU HPP?

Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pajak Karbon ini adalah jenis pajak baru yang diatur secara khusus…

Tarif PPh Final Program Pengungkapan Sukarela

Tarif PPh Final Program Pengungkapan SukarPada Program Pengungkapan Sukarela, terdapat dua kebijakan yang akan diterapkan. Kebijakan pertama, program diikuti oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan…

7 Poin Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pemberian natura atau kenikmatan dapat dibiayakan dan merupakan penghasilan bagi penerima. Namun, terdapat natura/kenikmatan tertentu yang bukan penghasilan: Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai Natura di…

Poin-Poin Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut merupakan omnibus law, karena mengubah berbagai aturan pajak, mulai dari ketentuan umum, pajak…

Siapa Saja yang Boleh Ikut Program Pengungkapan Sukarela?

Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah meluncurkan Program Pengungkapan Sukarela bagi wajib pajak. Program tersebut merupakan program pengampunan pajak bagi para wajib pajak yang belum…

Kenali Poin – Poin Perubahan PPN Dalam UU HPP

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2021. RUU tersebut sebentar lagi akan…