Perpanjangan Insentif Covid-19

Dalam rangka upaya menangani dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka masih diperlukan pemberian insentif perpajakan. Sehingga Pemerintah memberikan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dengan memperhatikan kapasitas fiskal untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pemberian insentif perpajakan tersebut harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, sehingga dilakukan penyesuaian kriteria penerima insentif. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.



Jangka waktu pemberian insentif:

a. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah;
Insentif ini diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu.

b. PPh final ditanggung Pemerintah bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;

c. PPh final ditanggung Pemerintah bagi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi;

d. pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25
Insentif angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak yang bergerak di salah satu dari 216 bidang usaha tertentu yang sebelumnya terdapat 1.018 bidang usaha; dan

e. pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN bagi Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu yang sebelumnya terdapat 725 bidang usaha.
semula diberikan untuk Masa Pajak Januari 2021sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 kemudian diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.

Selain itu pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan guna mendorong Wajib Pajak yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu. Sebelumnya ada 730 bidang usaha yang mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor.

Syarat Bagi Wajib Pajak Penerima Insentif Pajak

Perpanjangan jangka waktu tersebut hanya berlaku untuk Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak yang:

a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK Nomor 9/PMK.03/2021:

  • kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah;
  • kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor;
  • kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25; atau
  • kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN;

b. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; dan/atau

c. Wajib Pajak Penerima P3-TGAI.

Kenali Poin – Poin Perubahan PPN Dalam UU HPP

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2021. RUU tersebut sebentar lagi akan…

Penggunaan NIK dan NPWP untuk Pelayanan Publik

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021, tentang pencantuman NIK dan NPWP dalam pelayanan publik. Aturan tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik…

Perubahan Ketentuan Diskon PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Tertentu

Dalam rangka untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, maka pemerintah telah melakukan penyesuaian…

Ketentuan Pengujian Faktur Pajak yang dapat Dikreditkan Sebagai Pajak Masukan

Dalam rangka memberikan keseragaman pemahaman dan perlakuan dalam pelaksanaan pengujian Faktur Pajak yang PPN nya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan, Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran…

Aturan Baru Aspek PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes Migas

Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta mendukung restrukturisasi BUMN yang…

Tarif PPh atas Bunga Obligasi Terbaru

Dalam rangka menyelaraskan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, menciptakan kesetaraan beban pajak penghasilan…

Ketentuan Baru Fasilitas Pembebasan Pengenaan PPN atas BKP Strategis

Pemerintah telah mengatur kembali ketentuan fasilitas bebas PPN atas BKP Strategis. Hal ini diatur dalam PMK No. 115/PMK.03/2021.  Dalam peraturan tersebut, Pemerintah mengatur kembali subjek dan…

Ketentuan Terbaru terkait Pencatatan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), Pemerintah melakukan pembaruan mengenai ketentuan pengecualian penyelenggaraan pembukuan tetapi wajib pencatatan bagi WP…

Ketentuan Baru Jenis Barang yang Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan

Seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, kebutuhan akan alat kesehatan juga semakin tinggi, oleh karena itu Pemerintah selalu berupaya untuk turun tangan dalam menangani…

Jenis BKP Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan dan Dikecualikan dari PPnBM

Guna memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi serta mendorong industri pariwisata pada tanggal 22 Juli 2021 lalu…

Pemberian Insentif Fiskal Tahun 2021 DKI Jakarta

Selama masa pandemi ini Pemerintah terus berupaya untuk memberikan fasilitas ataupun insentif bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya, Pemerintah Provinsi…

Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun

Dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah telah melakukan penyesuaian kembali mengenai kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah…