Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bisa Pakai Tanda Tangan Elektronik

Dalam rangka untuk mendukung kemudahan berusaha, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara Elektronik. Dalam peraturan tersebut, salah satunya mengatur mengenai ketentuan penandatangan Dokumen Elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik.



Bentuk Tanda Tangan Elektronik

  • Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi
  • Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi

Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik

Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh:

  • Penyelenggara Sertifikasi Elektronik instansi, untuk Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang diwakili oleh aparatur sipil negara, TNI, dan Kepolisian dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik; atau
  • Penyelenggara Sertifikasi Elektronik non-instansi.

Sertifikat Elektronik dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada salah satu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak yang terintegrasi dengan laman Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang ditunjuk.

Tata cara pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dan masa berlaku Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi

Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi adalah Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Kode Otorisasi DJP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tata Cara Permohonan Penerbitan Kode Otorisasi DJP

Kode Otorisasi DJP dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan penerbitan Kode Otorisasi DJP kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Permohonan Kode Otorisasi DJP dapat diajukan:

  • bersamaan dengan permohonan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP; atau
  • secara terpisah setelah Wajib Pajak memperoleh NPWP.

Permohonn Secara Elektonik:

Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan Kode Otorisasi DJP secara elektronik dengan cara:

  1. mengisi Formulir Permohonan Kode Otorisasi DJP;
  2. menyampaikan alamat posel (email) aktif dan nomor telepon seluler aktif, yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
  3. melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas yang dilakukan oleh orang pribadi dimaksud.

Permohonn Secara Tertulis:

Dalam hal saluran elektronik belum tersedia/tidak dapat digunakan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan cara:

  1. mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Kode Otorisasi DJP;
  2. menyampaikan Formulir Permohonan Kode Otorisasi DJP yang telah diisi dan ditandatangani ke KP2KP atau KPP;
  3. menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri berupa:
  4. KTP dan kartu NPWP bagi WNI: atau
  5. Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi WNA; dan
  6. melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas.

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan:

  1. penelitian administrasi atas kelengkapan data Wajib Pajak; dan
  2. pengujian verifikasi dan autentikasi atas identitas Wajib Pajak.

Apabila permohonan diterima, maka Direktur Jenderal Pajak memberikan Kode Otorisasi DJP dan menerbitkan Surat Keterangan Penerbitan Kode Otorisasi DJP kepada Wajib Pajak, namun, apabila permohonan ditolak, maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan Kode Otorisasi DJP.

Keputusan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan Wajib Pajak tersebut akan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara otomatis melalui laman Direktorat Jenderal Pajak segera setelah permohonan disampaikan, untuk permohonan yang disampaikan secara elektronik, atau paling lama 1 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap, untuk permohonan yang disampaikan secara tertulis. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus memberikan Kode Otorisasi DJP dan menerbitkan Surat Keterangan Penerbitan Kode Otorisasi DJP paling lama 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu terlampaui.

Kenali Poin – Poin Perubahan PPN Dalam UU HPP

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2021. RUU tersebut sebentar lagi akan…

Penggunaan NIK dan NPWP untuk Pelayanan Publik

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021, tentang pencantuman NIK dan NPWP dalam pelayanan publik. Aturan tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik…

Perubahan Ketentuan Diskon PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Tertentu

Dalam rangka untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, maka pemerintah telah melakukan penyesuaian…

Ketentuan Pengujian Faktur Pajak yang dapat Dikreditkan Sebagai Pajak Masukan

Dalam rangka memberikan keseragaman pemahaman dan perlakuan dalam pelaksanaan pengujian Faktur Pajak yang PPN nya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan, Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran…

Aturan Baru Aspek PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes Migas

Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta mendukung restrukturisasi BUMN yang…

Tarif PPh atas Bunga Obligasi Terbaru

Dalam rangka menyelaraskan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, menciptakan kesetaraan beban pajak penghasilan…

Ketentuan Baru Fasilitas Pembebasan Pengenaan PPN atas BKP Strategis

Pemerintah telah mengatur kembali ketentuan fasilitas bebas PPN atas BKP Strategis. Hal ini diatur dalam PMK No. 115/PMK.03/2021.  Dalam peraturan tersebut, Pemerintah mengatur kembali subjek dan…

Ketentuan Terbaru terkait Pencatatan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), Pemerintah melakukan pembaruan mengenai ketentuan pengecualian penyelenggaraan pembukuan tetapi wajib pencatatan bagi WP…

Ketentuan Baru Jenis Barang yang Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan

Seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, kebutuhan akan alat kesehatan juga semakin tinggi, oleh karena itu Pemerintah selalu berupaya untuk turun tangan dalam menangani…

Jenis BKP Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan dan Dikecualikan dari PPnBM

Guna memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi serta mendorong industri pariwisata pada tanggal 22 Juli 2021 lalu…

Pemberian Insentif Fiskal Tahun 2021 DKI Jakarta

Selama masa pandemi ini Pemerintah terus berupaya untuk memberikan fasilitas ataupun insentif bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya, Pemerintah Provinsi…

Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun

Dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah telah melakukan penyesuaian kembali mengenai kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah…