Pemberian Insentif Fiskal Tahun 2021 DKI Jakarta

Selama masa pandemi ini Pemerintah terus berupaya untuk memberikan fasilitas ataupun insentif bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan berbagai insentif fiskal melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2021.



Kebijakan insentif fiskal diberikan dalam bentuk:

  1. Keringanan pokok pajak; dan
  2. Penghapusan sanksi administratif. 

Insentif Keringanan Pokok Pajak

  1. PBB-P2

Besaran keringanan pokok Piutang PBB-P2, diantaranya: 

  • Untuk Tahun Pajak 2013 s.d Tahun Pajak 2020,  ditetapkan sebesar 10% untuk setiap tahunnya bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada periode bulan Agustus 2021 s.d September 2021.
  • Untuk Tahun Pajak 2021,  diberikan keringanan sebesar 20% kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di bulan Agustus 2021 dan keringanan sebesar 15% diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di bulan September 2021.
    Keringanan untuk Tahun Pajak 2021 ini dapat diberikan apabila objek PBB-P2 yang akan diberikan keringanan tidak memiliki tunggakan.

Bagi Wajib Pajak PBB-P2 yang mengajukan permohonan pengurangan berdasarkan Peraturan Gubernur mengenai pemberian pengurangan PBB-P2, ketentuan ini tidak berlaku.

  1. PKB

Besaran keringanan pokok PKB, diantaranya: 

  • Untuk Tahun Pajak sebelum 2021: 
    Keringanan sebesar 5% bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada periode bulan Agustus 2021 s.d September 2021. 
  • Untuk Tahun Pajak 2021: 
    Keringanan sebesar 10% bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di bulan Agustus 2021, dan
    Keringan sebesar 5% bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di bulan September 2021. 

Pembayaran pokok PKB untuk Tahun Pajak 2021 dapat dilakukan meskipun PKB terutang belum memenuhi ketentuan 40 hari sebelum berakhirnya masa Pajak dan hanya berlaku selama periode kebijakan insentif fiskal Peraturan Gubernur ini.

  1. BBN-KB

Besaran keringanan pokok Pajak untuk penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 50% bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada periode bulan Agustus 2021 s.d Desember 2021.

  1. BPHTB

Keringanan BPHTB diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk perolehan pertama kali atas objek berupa Rumah atau Rumah Susun dengan NPOP >Rp2.000.000.000,00 s.d Rp3.000.000.000,00 

Besaran Keringanan pembayaran BPHTB, diantaranya: 

  • sebesar 50% bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di bulan Agustus 2021; 
  • sebesar 25% bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada periode bulan September 2021 s.d Oktober 2021; dan
  • sebesar 10% bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada periode bulan November 2021 s.d Desember 2021. 
  1. Pajak Reklame

Penyelenggaraan reklame diberikan keringanan pokok Pajak untuk Tahun Pajak 2021 dan Tahun Pajak sebelum tahun 2021. 

Besaran keringanan pokok Pajak reklame, diantaranya: 

  • Sebesar 10% bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok Pajak di bulan Agustus 2021; dan
  • Sebesar 5% bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok Pajak di bulan September 2021. 

Insentif Penghapusan Sanksi Administratif

  1. Penghapusan sanksi administratrif berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pokok Pajak  untuk jenis Pajak PBB-P2, PKB, dan BBN-KB. 
  2. Penghapusan sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pokok Pajak reklame  danatau sanksi administratif berupa denda  yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran penyelenggaraan reklame.
  3. Penghapusan sanksi administratif berupa bunga karena keterlambatan pembayaran setoran masa danatau SKP untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir.

Dengan ketentuan, pembayaran Pajak dilakukan pada periode bulan Agustus 2021 sampai bulan September 2021. 

Ketentuan Terbaru terkait Pencatatan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), Pemerintah melakukan pembaruan mengenai ketentuan pengecualian penyelenggaraan pembukuan tetapi wajib pencatatan bagi WP…

Ketentuan Baru Jenis Barang yang Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan

Seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, kebutuhan akan alat kesehatan juga semakin tinggi, oleh karena itu Pemerintah selalu berupaya untuk turun tangan dalam menangani…

Jenis BKP Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan dan Dikecualikan dari PPnBM

Guna memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi serta mendorong industri pariwisata pada tanggal 22 Juli 2021 lalu…

Pemberian Insentif Fiskal Tahun 2021 DKI Jakarta

Selama masa pandemi ini Pemerintah terus berupaya untuk memberikan fasilitas ataupun insentif bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya, Pemerintah Provinsi…

Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun

Dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah telah melakukan penyesuaian kembali mengenai kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah…

PPN atas Sewa Ruangan/Bangunan oleh Pedagang Eceran Ditanggung Pemerintah

Dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi Covid-19, Pemerintah telah memberikan insentif berupa PPN DTP atas penyerahan jasa sewa ruangan/bangunan…

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bisa Pakai Tanda Tangan Elektronik

Dalam rangka untuk mendukung kemudahan berusaha, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata…

Pemberian Insentif PBB P2 DKI Jakarta Tahun 2021

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan sebagai upaya mendorong wajib pajak membayar PBB-P2 tepat waktu selama masa pandemi Covid-19, maka Pemerintah DKI Jakarta secara resmi…

Pembaruan Tax Treaty Indonesia – Singapura

Untuk menghilangkan banyak celah pajak yang melemahkan posisi Indonesia dalam mendapatkan hak pajaknya Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura telah menyepakati persetujuan baru di bidang…

Ketentuan Baru Penggunaan Nilai Buku Dalam Rangka Pemekaran Usaha

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara dan pencapaian misi Badan Usaha Milik Negara melalui restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara, serta untuk…

Perpanjangan Insentif Covid-19

Dalam rangka upaya menangani dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka masih diperlukan pemberian insentif perpajakan. Sehingga Pemerintah memberikan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif…

Bentuk Investasi di Luar Pasar Keuangan yang Disyaratkan

Menteri Keuangan telah menetapkan kriteria instrumen investasi sebagai syarat mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas Dividen. Tujuannya untuk mempertebal perputaran dana investor di dalam negeri.…