Ketetapan Baru Pemungut Bea Meterai

Ketetapan baru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 mengenai Penetapan Pemungutan Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai resmi diberlakukan mulai tanggal 27 Oktober 2021.



Kriteria Pemungut Bea Meterai

Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai merupakan Wajib Pajak dengan kriteria:

  • Memfasilitasi penerbitan dokumen tertentu, dan/atau
  • Menerbitkan dan/atau memfasilitasi penerbitan dokumen tertentu dengan jumlah lebih dari 1.000 (seribu dokumen dalam 1 (satu) bulan

Pemungutan Bea Meterai pada Dokumen Tertentu ini meliputi:

  • Surat berharga berupa cek dan bilyet giro yang pemungutanya dilakukan saat dokumen diterima oleh pembuat meterai  dengan menggunakan jenis meterai percetakan.
  • Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka   yang pemungutanya dilakukan saat dokumen selesai dibuat oleh pihak yang menerbitkan atau memfasilitasi penerbitan dokumen transaksi surat berharga dengan menggunakan jenis meterai elektronik. 
  • Surat keterangan, dan sejenisnya, serta dokumen yang menyatakan jumlah uang   dengan nilai nominal lebih dari  Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyebutkan penerimaan uang,  atau berisi pengakuan pelunasan hutang.  Kedua dokumen ini pemungutanya dilakukakan saat diserahkan kepada pihak yang terutang dengan menggunakan jenis meterai elektronik.

Penyetoran wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.  Penyetoran dilakukan menggunakan Formulir SSP, sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, atau Kode Billing dengan kode akun pajak 411611 dengan kode jenis setoran: 

900 – untuk pemungutan dengan membubuhkan Meterai Percetakan

901 – untuk pemungutan apabila pembubuhan Meterai Elektronik tidak memungkinkan untuk dilakukan

902 – mencantumkan NPWP Distributor yang mendistribusikan Meterai Elektronik kepada Pemungut Bea Meterai di kolom keterangan pada Kode Billing. 

Pelaporan Bea Meterai ini wajib dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menyampaikan SPT Masa Bea Meterai kepada DJP (dalam bentuk elektronik melalui aplikasi atau sistem yang disediakan oleh DJP). 


Tarif Terbaru PNBP Batubara Bagi Pemegang IUPK Kelanjutan PKP2B

Selain mengatur tentang ketentuan perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 (PP-15/2022) juga mengatur tentang ketentuan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi industri sektor pertambangan…

Apakah Pemerintah Menerbitkan Pajak Baru Khusus untuk Pembangunan IKN?

Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara…

Pengaturan Terbaru PPN atas Jasa Agen Asuransi, Pialang Asuransi, dan Pialang Reasuransi

Pemerintah telah resmi menerbitkan berbagai aturan pelaksana dari UU PPN yang diubah dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu peraturan yang dirilis adalah Peraturan Menteri…

Mengenal 10 Fitur Layanan di DJP Online

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan sistem DJP Online melalui djponline.pajak.go.id yang dapat diakses seluruh Wajib Pajak. Seluruh kegiatan yang menyangkut perpajakan secara elektronik (online) melalui…

Insentif Pajak Covid 19 yang Resmi Diperpanjang untuk Tahun 2022

Sampai saat ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Pandemi masih berdampak pada berbagai aspek tidak terkecuali aspek ekonomi. Sebagai upaya penanganan atas dampak tersebut pemerintah…

Ketentuan Baru Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Pemerintah Indonesia resmi menetapkan perubahan peraturan mengenai penghasilan yang bersifat final atas usaha jasa konstruksi pada tanggal 21 Februari 2022. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan…

Jenis Dokumen yang Diberikan Fasilitas Pembebasan Bea Meterai

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas Dokumen sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang…

Kantor Anda Pemilik NPWP Cabang? Begini Kewajiban Perpajakannya!

Kantor cabang merupakan salah satu strategi yang umumnya dilakukan perusahaan dalam rangka melakukan ekspansi bisnis untuk menciptakan pasar baru. Kantor cabang perusahaan yang didirikan tersebut…

Nomor Seri Faktur Pajak Hanya Berlaku Satu Tahun? Simak Cara Pengajuannya

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) merupakan Nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada PKP dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa angka, huruf,…

Cara Buat EFIN Baru bagi WP Orang Pribadi

EFIN atau Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. EFIN dapat digunakan untuk mengakses layanan elektronik…

Ketetapan Baru Pemungut Bea Meterai

Ketetapan baru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 mengenai Penetapan Pemungutan Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai resmi diberlakukan mulai…

Ketentuan Faktur Pajak bagi Pedagang Eceran

Pedagang eceran merupakan pengusaha yang dalam kegiatan usaha melakukan penyerahan barang/jasa dengan karakteristik sebagai berikut: melalui suatu tempat penjualan atau langsung mendatangi dari satu tempat…