Ketetapan Baru Pemungut Bea Meterai

Ketetapan baru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 mengenai Penetapan Pemungutan Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai resmi diberlakukan mulai tanggal 27 Oktober 2021.



Kriteria Pemungut Bea Meterai

Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai merupakan Wajib Pajak dengan kriteria:

  • Memfasilitasi penerbitan dokumen tertentu, dan/atau
  • Menerbitkan dan/atau memfasilitasi penerbitan dokumen tertentu dengan jumlah lebih dari 1.000 (seribu dokumen dalam 1 (satu) bulan

Pemungutan Bea Meterai pada Dokumen Tertentu ini meliputi:

  • Surat berharga berupa cek dan bilyet giro yang pemungutanya dilakukan saat dokumen diterima oleh pembuat meterai  dengan menggunakan jenis meterai percetakan.
  • Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka   yang pemungutanya dilakukan saat dokumen selesai dibuat oleh pihak yang menerbitkan atau memfasilitasi penerbitan dokumen transaksi surat berharga dengan menggunakan jenis meterai elektronik. 
  • Surat keterangan, dan sejenisnya, serta dokumen yang menyatakan jumlah uang   dengan nilai nominal lebih dari  Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyebutkan penerimaan uang,  atau berisi pengakuan pelunasan hutang.  Kedua dokumen ini pemungutanya dilakukakan saat diserahkan kepada pihak yang terutang dengan menggunakan jenis meterai elektronik.

Penyetoran wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.  Penyetoran dilakukan menggunakan Formulir SSP, sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, atau Kode Billing dengan kode akun pajak 411611 dengan kode jenis setoran: 

900 – untuk pemungutan dengan membubuhkan Meterai Percetakan

901 – untuk pemungutan apabila pembubuhan Meterai Elektronik tidak memungkinkan untuk dilakukan

902 – mencantumkan NPWP Distributor yang mendistribusikan Meterai Elektronik kepada Pemungut Bea Meterai di kolom keterangan pada Kode Billing. 

Pelaporan Bea Meterai ini wajib dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menyampaikan SPT Masa Bea Meterai kepada DJP (dalam bentuk elektronik melalui aplikasi atau sistem yang disediakan oleh DJP). 


Kantor Anda Pemilik NPWP Cabang? Begini Kewajiban Perpajakannya!

Kantor cabang merupakan salah satu strategi yang umumnya dilakukan perusahaan dalam rangka melakukan ekspansi bisnis untuk menciptakan pasar baru. Kantor cabang perusahaan yang didirikan tersebut…

Nomor Seri Faktur Pajak Hanya Berlaku Satu Tahun? Simak Cara Pengajuannya

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) merupakan Nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada PKP dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa angka, huruf,…

Cara Buat EFIN Baru bagi WP Orang Pribadi

EFIN atau Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. EFIN dapat digunakan untuk mengakses layanan elektronik…

Ketetapan Baru Pemungut Bea Meterai

Ketetapan baru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 mengenai Penetapan Pemungutan Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai resmi diberlakukan mulai…

Ketentuan Faktur Pajak bagi Pedagang Eceran

Pedagang eceran merupakan pengusaha yang dalam kegiatan usaha melakukan penyerahan barang/jasa dengan karakteristik sebagai berikut: melalui suatu tempat penjualan atau langsung mendatangi dari satu tempat…

Tanggal-Tanggal Penting dalam Program Pengungkapan Sukarela

Tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan oleh peserta Program Pengungkapan Sukarela

Pajak Karbon ada di UU HPP?

Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pajak Karbon ini adalah jenis pajak baru yang diatur secara khusus…

Tarif PPh Final Program Pengungkapan Sukarela

Tarif PPh Final Program Pengungkapan SukarPada Program Pengungkapan Sukarela, terdapat dua kebijakan yang akan diterapkan. Kebijakan pertama, program diikuti oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan…

7 Poin Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pemberian natura atau kenikmatan dapat dibiayakan dan merupakan penghasilan bagi penerima. Namun, terdapat natura/kenikmatan tertentu yang bukan penghasilan: Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai Natura di…

Poin-Poin Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut merupakan omnibus law, karena mengubah berbagai aturan pajak, mulai dari ketentuan umum, pajak…

Siapa Saja yang Boleh Ikut Program Pengungkapan Sukarela?

Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah meluncurkan Program Pengungkapan Sukarela bagi wajib pajak. Program tersebut merupakan program pengampunan pajak bagi para wajib pajak yang belum…

Kenali Poin – Poin Perubahan PPN Dalam UU HPP

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2021. RUU tersebut sebentar lagi akan…