Ketentuan Faktur Pajak bagi Pedagang Eceran - Pajak101.com - Online Video Training dan Grup Diskusi Pajak

Pedagang eceran merupakan pengusaha yang dalam kegiatan usaha melakukan penyerahan barang/jasa dengan karakteristik sebagai berikut:

melalui suatu tempat penjualan atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya
dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak,atau lelang, dan
pada umumnya penyerahan barang atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa barang yang dibelinya.

“Konsumen akhir” yang dimaksud adalah pembeli yang mengkonsumsi/memanfaatkan langsung barang/jasa tersebut. Selain itu, konsumen dianggap sebagai konsumen akhir apabila konsumen tidak menggunakan barang untuk kegiatan produksi maupun perdagangan.

Pasal 72 PMK Nomor 118/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (PMK 18/2021) menjelaskan bahwa dalam faktur pajak paling sedikit memuat:

nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi nama, alamat, NPWP/NIK/Nomor Paspor
PPN dan PPnBM yang dipungut
kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Namun, bagi PKP pedagang eceran dapat membuat faktur yang berbeda dengan ketentuan Pasal 72 PMK 18/2021. Atas penyerahan BKP/JKP, PKP pedagang eceran dapat membuat faktur tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.

Menurut Pasal 89 PMK 18/2021, faktur pajak yang diterbitkan, paling sedikit memuat informasi tentang:

nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP/JKP
Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
PPN/PPnBM yang dipungut, dan
Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak

Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pedagang Eceran dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Selain itu, PPN atau PPnBM yang dipungut dapat dicantumkan secara terpisah.

Kantor Anda Pemilik NPWP Cabang? Begini Kewajiban Perpajakannya!

January 6, 2022

Kantor cabang merupakan salah satu strategi yang umumnya dilakukan perusahaan dalam rangka melakukan ekspansi bisnis untuk menciptakan pasar baru. Kantor cabang perusahaan yang didirikan tersebut…

Nomor Seri Faktur Pajak Hanya Berlaku Satu Tahun? Simak Cara Pengajuannya

December 23, 2021

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) merupakan Nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada PKP dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa angka, huruf,…

Cara Buat EFIN Baru bagi WP Orang Pribadi

December 16, 2021

EFIN atau Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. EFIN dapat digunakan untuk mengakses layanan elektronik…

Ketetapan Baru Pemungut Bea Meterai

December 8, 2021

Ketetapan baru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 mengenai Penetapan Pemungutan Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai resmi diberlakukan mulai…

Ketentuan Faktur Pajak bagi Pedagang Eceran

December 1, 2021

Pedagang eceran merupakan pengusaha yang dalam kegiatan usaha melakukan penyerahan barang/jasa dengan karakteristik sebagai berikut: melalui suatu tempat penjualan atau langsung mendatangi dari satu tempat…

Tanggal-Tanggal Penting dalam Program Pengungkapan Sukarela

November 11, 2021

Tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan oleh peserta Program Pengungkapan Sukarela

Pajak Karbon ada di UU HPP?

November 11, 2021

Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pajak Karbon ini adalah jenis pajak baru yang diatur secara khusus…

Tarif PPh Final Program Pengungkapan Sukarela

November 5, 2021

Tarif PPh Final Program Pengungkapan SukarPada Program Pengungkapan Sukarela, terdapat dua kebijakan yang akan diterapkan. Kebijakan pertama, program diikuti oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan…

7 Poin Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

November 5, 2021

Pemberian natura atau kenikmatan dapat dibiayakan dan merupakan penghasilan bagi penerima. Namun, terdapat natura/kenikmatan tertentu yang bukan penghasilan: Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai Natura di…

Poin-Poin Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

October 27, 2021

Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut merupakan omnibus law, karena mengubah berbagai aturan pajak, mulai dari ketentuan umum, pajak…

Siapa Saja yang Boleh Ikut Program Pengungkapan Sukarela?

October 27, 2021

Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah meluncurkan Program Pengungkapan Sukarela bagi wajib pajak. Program tersebut merupakan program pengampunan pajak bagi para wajib pajak yang belum…

Kenali Poin – Poin Perubahan PPN Dalam UU HPP

October 18, 2021

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2021. RUU tersebut sebentar lagi akan…