Ketentuan Faktur Pajak bagi Pedagang Eceran

Pedagang eceran merupakan pengusaha yang dalam kegiatan usaha melakukan penyerahan barang/jasa dengan karakteristik sebagai berikut:

  1. melalui suatu tempat penjualan atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya
  2. dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak,atau lelang, dan
  3. pada umumnya penyerahan barang atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa barang yang dibelinya.

“Konsumen akhir” yang dimaksud adalah pembeli yang mengkonsumsi/memanfaatkan langsung  barang/jasa tersebut. Selain itu, konsumen dianggap sebagai konsumen akhir apabila konsumen tidak menggunakan barang untuk kegiatan produksi maupun perdagangan.



Pasal 72 PMK Nomor 118/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (PMK 18/2021) menjelaskan bahwa dalam faktur pajak paling sedikit memuat:

  1. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
  2. identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi nama, alamat, NPWP/NIK/Nomor Paspor 
  3. PPN dan PPnBM yang dipungut
  4. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  5. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. 

Namun, bagi PKP pedagang eceran dapat membuat faktur yang berbeda dengan ketentuan Pasal 72 PMK 18/2021. Atas penyerahan BKP/JKP, PKP pedagang eceran dapat membuat faktur tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.

Menurut Pasal 89 PMK 18/2021, faktur pajak yang diterbitkan, paling sedikit memuat informasi tentang:

  1. nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP/JKP
  2. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga 
  3. PPN/PPnBM yang dipungut, dan
  4. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak

Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pedagang Eceran dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Selain itu, PPN atau PPnBM yang dipungut dapat dicantumkan secara terpisah.

Tarif Terbaru PNBP Batubara Bagi Pemegang IUPK Kelanjutan PKP2B

Selain mengatur tentang ketentuan perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 (PP-15/2022) juga mengatur tentang ketentuan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi industri sektor pertambangan…

Apakah Pemerintah Menerbitkan Pajak Baru Khusus untuk Pembangunan IKN?

Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara…

Pengaturan Terbaru PPN atas Jasa Agen Asuransi, Pialang Asuransi, dan Pialang Reasuransi

Pemerintah telah resmi menerbitkan berbagai aturan pelaksana dari UU PPN yang diubah dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu peraturan yang dirilis adalah Peraturan Menteri…

Mengenal 10 Fitur Layanan di DJP Online

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan sistem DJP Online melalui djponline.pajak.go.id yang dapat diakses seluruh Wajib Pajak. Seluruh kegiatan yang menyangkut perpajakan secara elektronik (online) melalui…

Insentif Pajak Covid 19 yang Resmi Diperpanjang untuk Tahun 2022

Sampai saat ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Pandemi masih berdampak pada berbagai aspek tidak terkecuali aspek ekonomi. Sebagai upaya penanganan atas dampak tersebut pemerintah…

Ketentuan Baru Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Pemerintah Indonesia resmi menetapkan perubahan peraturan mengenai penghasilan yang bersifat final atas usaha jasa konstruksi pada tanggal 21 Februari 2022. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan…

Jenis Dokumen yang Diberikan Fasilitas Pembebasan Bea Meterai

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas Dokumen sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang…

Kantor Anda Pemilik NPWP Cabang? Begini Kewajiban Perpajakannya!

Kantor cabang merupakan salah satu strategi yang umumnya dilakukan perusahaan dalam rangka melakukan ekspansi bisnis untuk menciptakan pasar baru. Kantor cabang perusahaan yang didirikan tersebut…

Nomor Seri Faktur Pajak Hanya Berlaku Satu Tahun? Simak Cara Pengajuannya

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) merupakan Nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada PKP dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa angka, huruf,…

Cara Buat EFIN Baru bagi WP Orang Pribadi

EFIN atau Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. EFIN dapat digunakan untuk mengakses layanan elektronik…

Ketetapan Baru Pemungut Bea Meterai

Ketetapan baru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 mengenai Penetapan Pemungutan Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai resmi diberlakukan mulai…

Ketentuan Faktur Pajak bagi Pedagang Eceran

Pedagang eceran merupakan pengusaha yang dalam kegiatan usaha melakukan penyerahan barang/jasa dengan karakteristik sebagai berikut: melalui suatu tempat penjualan atau langsung mendatangi dari satu tempat…