Ketentuan Baru Jenis Barang yang Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan

Seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, kebutuhan akan alat kesehatan juga semakin tinggi, oleh karena itu Pemerintah selalu berupaya untuk turun tangan dalam menangani pandemi Covid-19 ini, salah satunya pada bidang perpajakan.

Dalam bidang perpajakan, Pemerintah telah menetapkan peraturan baru terkait fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang tertuang dalam PMK No. 92/PMK.04/2021  tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 34/PMK.04/2020   tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan danatau Cukai  serta Perpajakan atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi COVID-19 pada tanggal 12 Juli 2021.



Dalam peraturan ini terdapat perubahan pada lampiran PMK No. 92/PMK.04/2021  mengenai kategori jenis barang yang mendapat fasilitas kepabeanan,  cukai,   dan perpajakan,  diantaranya yaitu:

NoPeraturan SebelumnyaPMK 92PMK.042021
1Test Kit dan Reagen LaboratoriumTest Kit dan Reagen Laboratorium
2Virus Transfer MediaVirus Transfer Media
3Obat dan VitaminObat
4Peralatan MedisPeralatan Medis dan Kemasan Oksigen
5Alat Pelindung Diri (APD)Alat Pelindung Diri (APD)

Barang-barang yang dikategorikan sebagai jenis barang yang mendapat fasilitas kepabeanan,  cukai,  dan perpajakan  yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut dapat berasal dari luar negeri, pusat logistik berikat, atau industri dalam negeri seperti kawasan berikatgudang berikat, kawasan ekonomi khusus atau free trade zone, serta perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor.

Untuk dapat menggunakan fasilitas ini, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PMK 34/PMK.04/2020  sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 149/PMK.04/2020

Ketentuan Terbaru terkait Pencatatan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), Pemerintah melakukan pembaruan mengenai ketentuan pengecualian penyelenggaraan pembukuan tetapi wajib pencatatan bagi WP…

Ketentuan Baru Jenis Barang yang Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan

Seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, kebutuhan akan alat kesehatan juga semakin tinggi, oleh karena itu Pemerintah selalu berupaya untuk turun tangan dalam menangani…

Jenis BKP Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan dan Dikecualikan dari PPnBM

Guna memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi serta mendorong industri pariwisata pada tanggal 22 Juli 2021 lalu…

Pemberian Insentif Fiskal Tahun 2021 DKI Jakarta

Selama masa pandemi ini Pemerintah terus berupaya untuk memberikan fasilitas ataupun insentif bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya, Pemerintah Provinsi…

Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun

Dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah telah melakukan penyesuaian kembali mengenai kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah…

PPN atas Sewa Ruangan/Bangunan oleh Pedagang Eceran Ditanggung Pemerintah

Dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi Covid-19, Pemerintah telah memberikan insentif berupa PPN DTP atas penyerahan jasa sewa ruangan/bangunan…

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bisa Pakai Tanda Tangan Elektronik

Dalam rangka untuk mendukung kemudahan berusaha, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata…

Pemberian Insentif PBB P2 DKI Jakarta Tahun 2021

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan sebagai upaya mendorong wajib pajak membayar PBB-P2 tepat waktu selama masa pandemi Covid-19, maka Pemerintah DKI Jakarta secara resmi…

Pembaruan Tax Treaty Indonesia – Singapura

Untuk menghilangkan banyak celah pajak yang melemahkan posisi Indonesia dalam mendapatkan hak pajaknya Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura telah menyepakati persetujuan baru di bidang…

Ketentuan Baru Penggunaan Nilai Buku Dalam Rangka Pemekaran Usaha

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara dan pencapaian misi Badan Usaha Milik Negara melalui restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara, serta untuk…

Perpanjangan Insentif Covid-19

Dalam rangka upaya menangani dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka masih diperlukan pemberian insentif perpajakan. Sehingga Pemerintah memberikan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif…

Bentuk Investasi di Luar Pasar Keuangan yang Disyaratkan

Menteri Keuangan telah menetapkan kriteria instrumen investasi sebagai syarat mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas Dividen. Tujuannya untuk mempertebal perputaran dana investor di dalam negeri.…