Keranjang

No products in the cart.
DAFTAR

Subscription

Jenis Dokumen yang Diberikan Fasilitas Pembebasan Bea Meterai

Pajak101.com February 18, 2022

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas Dokumen sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menjelaskan bahwa terdapat empat jenis dokumen yang memperoleh fasilitas pembebasan bea meterai. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022. Berikut merupakan dokumen yang memperoleh pembebasan bea meterai.

  • Dokumen yang diperlukan untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam.
  • Dokumen pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial.
  • Dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan juga mendapat pembebasan bea meterai.
  • Dokumen yang terkait pelaksanaan Perjanjian Internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perjanjian Internasional atau berdasarkan asas timbal balik.

Mau tahu info lebih lengkap mengenai hal ini, simak video diatas ya… 

Ketentuan Baru Fasilitas Pembebasan Pengenaan PPN atas BKP Strategis

Pemerintah telah mengatur kembali ketentuan fasilitas bebas PPN atas BKP Strategis. Hal ini diatur dalam PMK No. 115/PMK.03/2021.  Dalam peraturan tersebut, Pemerintah mengatur kembali subjek dan…
Read More

Ketentuan Terbaru terkait Pencatatan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), Pemerintah melakukan pembaruan mengenai ketentuan pengecualian penyelenggaraan pembukuan tetapi wajib pencatatan bagi WP…
Read More

Ketentuan Baru Jenis Barang yang Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan

Seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, kebutuhan akan alat kesehatan juga semakin tinggi, oleh karena itu Pemerintah selalu berupaya untuk turun tangan dalam menangani…
Read More

Jenis BKP Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan dan Dikecualikan dari PPnBM

Guna memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi serta mendorong industri pariwisata pada tanggal 22 Juli 2021 lalu…
Read More

Pemberian Insentif Fiskal Tahun 2021 DKI Jakarta

Selama masa pandemi ini Pemerintah terus berupaya untuk memberikan fasilitas ataupun insentif bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya, Pemerintah Provinsi…
Read More

Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun

Dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah telah melakukan penyesuaian kembali mengenai kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah…
Read More

PPN atas Sewa Ruangan/Bangunan oleh Pedagang Eceran Ditanggung Pemerintah

Dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi Covid-19, Pemerintah telah memberikan insentif berupa PPN DTP atas penyerahan jasa sewa ruangan/bangunan…
Read More

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bisa Pakai Tanda Tangan Elektronik

Dalam rangka untuk mendukung kemudahan berusaha, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata…
Read More

Pemberian Insentif PBB P2 DKI Jakarta Tahun 2021

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan sebagai upaya mendorong wajib pajak membayar PBB-P2 tepat waktu selama masa pandemi Covid-19, maka Pemerintah DKI Jakarta secara resmi…
Read More

Pembaruan Tax Treaty Indonesia – Singapura

Untuk menghilangkan banyak celah pajak yang melemahkan posisi Indonesia dalam mendapatkan hak pajaknya Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura telah menyepakati persetujuan baru di bidang…
Read More

Ketentuan Baru Penggunaan Nilai Buku Dalam Rangka Pemekaran Usaha

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara dan pencapaian misi Badan Usaha Milik Negara melalui restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara, serta untuk…
Read More

Perpanjangan Insentif Covid-19

Dalam rangka upaya menangani dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka masih diperlukan pemberian insentif perpajakan. Sehingga Pemerintah memberikan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif…
Read More
Categories: Uncategorized

Follow Us:

Instagram Facebook Twitter Youtube

Registered at:

  • Copyright
  • 2022 Pajak101. All Rights Reserved.

Powered by Ortax

Report Content

Berisi informasi yang menyesatkan atau salah
Berisi spam, konten palsu, atau potensi malware
Berisi konten dewasa atau sensitif
Berisi konten yang menghina
Perilaku pelecehan atau penindasan

Block Member?

Please confirm you want to block this member.

You will no longer be able to:

  • See blocked member's posts
  • Mention this member in posts
  • Invite this member to groups

Please allow a few minutes for this process to complete.