Jenis BKP Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan dan Dikecualikan dari PPnBM

Guna memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi serta mendorong industri pariwisata pada tanggal 22 Juli 2021 lalu pemerintah telah menetapkan PMK No. 96/PMK.03/2021 sebagai peraturan lebih lanjut dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2020 mengenai penetapan jenis Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dan tata cara pengecualian pengenaan PPnBM.



Jenis Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dibagi menjadi 4 kelompok tarif yaitu:

Tarif PPnBMUraian Barang
20%Kelompok hunian mewah dengan harga jual lebih dari Rp30.000.000.000,00 (30 miliar)
40%
  1. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak
  2. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya
50%
  1. Kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%:
    • Helikopter
    • Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya
  2. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya:
    • Senjata artileri
    • Revolver dan pistol
    • Senjata api lainnya dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak
75%Kelompok kapal pesiar mewah:
  1. Kapal pesiar kapal ekskursi dan kendaraan air semacam itu terutama yang dirancang untuk pengangkutan orang kapal feri dari semua jenis
  2. Yacht untuk kepentingan pribadi

Dari jenis barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM tersebut terdapat beberapa barang yang atas impor atau penyerahannya dikecualikan dari pengenaan PPNBM 

  1. Peluru senjata api danatau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara
  2. Pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga
  3. Senjata api danatau senjata api lainnya untuk keperluan negara
  4. Kapal pesiar kapal ekskursi danatau kendaraan air semacam itu terutama yang dirancang untuk pengangkutan orang kapal feri dari semua jenis danatau Yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum
  5. Yacht untuk usaha pariwisata

Pengecualian pengenaan PPnBM ini dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menyertakan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM untuk setiap kali impor atau penyerahan. Untuk memperoleh SKB PPnBM, Wajib Pajak mengajukan permohonan SKB PPnBM kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tidak memiliki SKB PPnBM atau memiliki SKB PPnBM setelah pengajuan pemberitahuan pabean impor atau menerima penyerahan, PPnBM atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut tetap dipungut atau dibayar.

Jika penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut telah memperoleh fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN), maka pengecualian pengenaan PPnBM ini dapat dilakukan tanpa harus memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) PPnBM.

Ketentuan Terbaru terkait Pencatatan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), Pemerintah melakukan pembaruan mengenai ketentuan pengecualian penyelenggaraan pembukuan tetapi wajib pencatatan bagi WP…

Ketentuan Baru Jenis Barang yang Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan

Seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, kebutuhan akan alat kesehatan juga semakin tinggi, oleh karena itu Pemerintah selalu berupaya untuk turun tangan dalam menangani…

Jenis BKP Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan dan Dikecualikan dari PPnBM

Guna memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi serta mendorong industri pariwisata pada tanggal 22 Juli 2021 lalu…

Pemberian Insentif Fiskal Tahun 2021 DKI Jakarta

Selama masa pandemi ini Pemerintah terus berupaya untuk memberikan fasilitas ataupun insentif bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya, Pemerintah Provinsi…

Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun

Dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah telah melakukan penyesuaian kembali mengenai kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah…

PPN atas Sewa Ruangan/Bangunan oleh Pedagang Eceran Ditanggung Pemerintah

Dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi Covid-19, Pemerintah telah memberikan insentif berupa PPN DTP atas penyerahan jasa sewa ruangan/bangunan…

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bisa Pakai Tanda Tangan Elektronik

Dalam rangka untuk mendukung kemudahan berusaha, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata…

Pemberian Insentif PBB P2 DKI Jakarta Tahun 2021

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan sebagai upaya mendorong wajib pajak membayar PBB-P2 tepat waktu selama masa pandemi Covid-19, maka Pemerintah DKI Jakarta secara resmi…

Pembaruan Tax Treaty Indonesia – Singapura

Untuk menghilangkan banyak celah pajak yang melemahkan posisi Indonesia dalam mendapatkan hak pajaknya Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura telah menyepakati persetujuan baru di bidang…

Ketentuan Baru Penggunaan Nilai Buku Dalam Rangka Pemekaran Usaha

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara dan pencapaian misi Badan Usaha Milik Negara melalui restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara, serta untuk…

Perpanjangan Insentif Covid-19

Dalam rangka upaya menangani dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka masih diperlukan pemberian insentif perpajakan. Sehingga Pemerintah memberikan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif…

Bentuk Investasi di Luar Pasar Keuangan yang Disyaratkan

Menteri Keuangan telah menetapkan kriteria instrumen investasi sebagai syarat mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas Dividen. Tujuannya untuk mempertebal perputaran dana investor di dalam negeri.…