Cara Perpanjangan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Apabila Wajib Pajak Badan ternyata tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu tersebut, Wajib Pajak Badan dapat memperpanjang penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.



Wajib Pajak masih dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan PPh Badan dengan memenuhi syarat  tertentu, paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir. Formulir pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan PPh Badan dilakukan dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) 1771-Y/1771-$Y atau aplikasi pengisian e-SPT.

Apabila Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT Tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya PPh Pasal 25 yang dihitung berdasarkan SPT Tahunan sementara yang disampaikan Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan ijin perpanjangan. Kemudian, setelah Wajib Pajak menyampaikan Perpanjangan SPT Tahunan, besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 KEP-537/PJ.2000.


PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Pembelian Kendaraan Bermotor

Pemerintah telah menerbitkan peraturan  mengenai pemberian fasilitas berupa PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian mobil baru. Insentif ini diberikan dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat…

Cara Perpanjangan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Apabila Wajib Pajak Badan ternyata tidak dapat menyampaikan SPT…

Sudah Menyediakan TP Doc Belum?

Ketika SPT Tahunan PPh Badan sudah rampung dikerjakan, perlu diperhatikan lampiran keterangan dan/atau dokumen terkait sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi Wajib Pajak Badan yang…

Cara Baru untuk Mendapatkan EFIN

Ditjen Pajak meluncurkan cara baru untuk mendapatkan EFIN melalui laman https://efin.pajak.go.id/ . Layanan ini akan mempermudah Wajib Pajak dalam permintaan Nomor EFIN dilakukan secara online.…

Apakah Perusahaan Anda Memiliki Kewajiban Menyediakan TP Doc?

Transfer Pricing kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan Transfer Pricing  adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016…

PPN DTP Pembelian Rumah

Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru (PMK No 21/PMK.010/2021) mengenai pemberian fasilitas berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit…

Tarif PPN Akan Naik ? Cek Faktanya

Pemerintah berencana melakukan perubahan tarif PPN sebagai upaya peningkatan penerimaan negara. Perubahan tarif PPN tersebut akan tertuang dalam revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang…

Air Bersih Dibebaskan dari PPN? Simak 3 Fakta Menariknya

Dalam memberikan kepastian hukum mengenai penyerahan air bersih, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015…

Dividen Orang Pribadi Bisa Bebas Pajak. Begini Bentuk Investasi di Pasar Keuangan yang Disyaratkan

Pascaberlakunya UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 lalu, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan sebagai peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja.…

Bentuk Investasi di Luar Pasar Keuangan yang Disyaratkan

Menteri Keuangan telah menetapkan kriteria instrumen investasi sebagai syarat mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas Dividen. Tujuannya untuk mempertebal perputaran dana investor di dalam negeri.…

Pemungut PPN PMSE Kini Bertambah 8 Perusahaan Lagi

Pemerintah Indonesia telah resmi menetapkan peraturan Pajak atas Perdagangan Online atau yang dikenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48…

5 Fakta Seputar Transfer Pricing Documentation (TP Doc)

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, pengaturan mengenai kewajiban penyelenggaraaan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) mengalami beberapa perubahan. Beberapa fakta yang perlu diketahui adalah…