Bentuk Investasi di Luar Pasar Keuangan yang Disyaratkan

Menteri Keuangan telah menetapkan kriteria instrumen investasi sebagai syarat mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas Dividen. Tujuannya untuk mempertebal perputaran dana investor di dalam negeri. Selain itu aturan ini diharapkan mampu mendorong serta memberikan support kepada para pemilik dana agar produktif atas produk investasi dalam negeri. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan mulai efektif berlaku pada tanggal 17 Februari 2021.



Berdasarkan PMK Nomor 18/PMK.03/2021 bahwa Dividen yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dikecualikan dari objek PPh.  Atas Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam negeri dapat dikecualikan dari objek PPh dengan syarat diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.

Jika Dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI kurang dari jumlah Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, Dividen yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan PPh. Tetapi atas selisih dari Dividen yang diterima atau diperoleh dikurang dengan Dividen yang diinvestasikan maka akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan atas Dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Dividen yang berasal dari luar negeri merupakan Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di bursa efek.

Atas Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Sehingga atas Dividen yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan PPh. Namun Dividen tersebut harus diinvestasikan sebelum DJP menerbitkan SKP atas Dividen tersebut. Jika diinvestasikan setelah diterbitkan SKP, maka Dividen tersebut tidak dikecualikan dari pengenaaan PPh.

Investasi tersebut dilakukan paling lambat:

  • Akhir bulan ketiga, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
  • Akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak Badan

setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima atau diperolehnya Dividen atau penghasilan lain.

Jangka waktu investasi paling singkat 3 Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh.


Kenali Poin – Poin Perubahan PPN Dalam UU HPP

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2021. RUU tersebut sebentar lagi akan…

Penggunaan NIK dan NPWP untuk Pelayanan Publik

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021, tentang pencantuman NIK dan NPWP dalam pelayanan publik. Aturan tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik…

Perubahan Ketentuan Diskon PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Tertentu

Dalam rangka untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, maka pemerintah telah melakukan penyesuaian…

Ketentuan Pengujian Faktur Pajak yang dapat Dikreditkan Sebagai Pajak Masukan

Dalam rangka memberikan keseragaman pemahaman dan perlakuan dalam pelaksanaan pengujian Faktur Pajak yang PPN nya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan, Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran…

Aturan Baru Aspek PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes Migas

Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta mendukung restrukturisasi BUMN yang…

Tarif PPh atas Bunga Obligasi Terbaru

Dalam rangka menyelaraskan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, menciptakan kesetaraan beban pajak penghasilan…

Ketentuan Baru Fasilitas Pembebasan Pengenaan PPN atas BKP Strategis

Pemerintah telah mengatur kembali ketentuan fasilitas bebas PPN atas BKP Strategis. Hal ini diatur dalam PMK No. 115/PMK.03/2021.  Dalam peraturan tersebut, Pemerintah mengatur kembali subjek dan…

Ketentuan Terbaru terkait Pencatatan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), Pemerintah melakukan pembaruan mengenai ketentuan pengecualian penyelenggaraan pembukuan tetapi wajib pencatatan bagi WP…

Ketentuan Baru Jenis Barang yang Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan

Seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, kebutuhan akan alat kesehatan juga semakin tinggi, oleh karena itu Pemerintah selalu berupaya untuk turun tangan dalam menangani…

Jenis BKP Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan dan Dikecualikan dari PPnBM

Guna memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi serta mendorong industri pariwisata pada tanggal 22 Juli 2021 lalu…

Pemberian Insentif Fiskal Tahun 2021 DKI Jakarta

Selama masa pandemi ini Pemerintah terus berupaya untuk memberikan fasilitas ataupun insentif bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya, Pemerintah Provinsi…

Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun

Dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah telah melakukan penyesuaian kembali mengenai kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah…