Aturan Baru Aspek PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes Migas

Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta mendukung restrukturisasi BUMN yang dapat mendorong kegiatan usaha minyak dan gas bumi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2021 mengenai pajak penghasilan atas pengalihan Partisipasi Interes dalam kegiatan usaha migas.



Partisipasi Interes merupakan hak, kepentingan, dan kewajiban kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama di bidang minyak dan gas bumi.

Partisipasi Interes sebagai harta tidak bergerak dapat dimiliki secara:

  1. langsung; atau
  2. tidak langsung.

Partisipasi Interes yang dimiliki secara langsung merupakan kepemilikan Partisipasi Interes oleh Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Sedangkan, Partisipasi Interes yang dimiliki secara tidak langsung merupakan kepemilikan Partisipasi Interes melalui kepemilikan saham atau penyertaan modal pada:

  1. Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dengan kepemilikan saham atau penyertaan modal  secara langsung; atau
  2. pihak yang memiliki Kontraktor secara langsung atau tidak langsung, tidak terbatas pada jumlah lapisan atau tingkatan kepemilikan.

Penghasilan dari pengalihan Partisipasi Interes dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif:

  • 5% dari jumlah bruto —-> untuk pengalihan Partisipasi Interes selama masa Eksplorasi
  • Atau7% dari jumlah bruto —–> untuk pengalihan Partisipasi Interes selama masa Eksploitasi

Ketentuan Pengalihan Partisipasi Interes yang Tidak Dikenai PPh Final

  • Dalam masa Eksplorasi, penghasilan dari pengalihan Partisipasi Interes yang dimiliki secara langsung tidak dikenai PPh Final, apabila memenuhi seluruh kriteria:
    • tidak mengalihkan seluruh Partisipasi Interes yang dimilikinya;
    • Partisipasi Interes telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun;
    • di Wilayah Kerja telah dilakukan investasi pada kegiatan Eksplorasi; dan
    • pengalihan Partisipasi Interes tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
  • Dalam masa Eksploitasi, penghasilan dari pengalihan Partisipasi Interes yang dimiliki secara langsung yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban sesuai Kontrak Kerja Sama kepada perusahaan nasional sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerja Sama atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, tidak dikenai PPh Final.
  • Atas penghasilan dari pengalihan Partisipasi Interes yang dimiliki secara tidak langsung tidak dikenai PPh Final, apabila:
    • keuntungan atau kerugian dari pengalihan kepemilikan saham tersebut dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan;
    • merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan;
    • dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang telah mendapatkan persetujuan menggunakan nilai buku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan; dan/atau
    • dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan dan tidak mengubah kantor pusat Kontraktor (ultimate parent entity).

Saat Terutang

  • atas pengalihan Partisipasi Interes yang dimiliki secara langsung yaitu pada saat:
  1. pembayaran;
  2. pengalihan Partisipasi Interes efektif berlaku; atau
  3. diberikannya persetujuan pengalihan Partisipasi Interes oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, tergantung pada peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi.
  • atas pengalihan Partisipasi Interes yang dimiliki secara tidak langsung yaitu pada saat akhir tahun pajak pengalihan kepemilikan saham terjadi.

Kantor Anda Pemilik NPWP Cabang? Begini Kewajiban Perpajakannya!

Kantor cabang merupakan salah satu strategi yang umumnya dilakukan perusahaan dalam rangka melakukan ekspansi bisnis untuk menciptakan pasar baru. Kantor cabang perusahaan yang didirikan tersebut…

Nomor Seri Faktur Pajak Hanya Berlaku Satu Tahun? Simak Cara Pengajuannya

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) merupakan Nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada PKP dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa angka, huruf,…

Cara Buat EFIN Baru bagi WP Orang Pribadi

EFIN atau Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. EFIN dapat digunakan untuk mengakses layanan elektronik…

Ketetapan Baru Pemungut Bea Meterai

Ketetapan baru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 mengenai Penetapan Pemungutan Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai resmi diberlakukan mulai…

Ketentuan Faktur Pajak bagi Pedagang Eceran

Pedagang eceran merupakan pengusaha yang dalam kegiatan usaha melakukan penyerahan barang/jasa dengan karakteristik sebagai berikut: melalui suatu tempat penjualan atau langsung mendatangi dari satu tempat…

Tanggal-Tanggal Penting dalam Program Pengungkapan Sukarela

Tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan oleh peserta Program Pengungkapan Sukarela

Pajak Karbon ada di UU HPP?

Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pajak Karbon ini adalah jenis pajak baru yang diatur secara khusus…

Tarif PPh Final Program Pengungkapan Sukarela

Tarif PPh Final Program Pengungkapan SukarPada Program Pengungkapan Sukarela, terdapat dua kebijakan yang akan diterapkan. Kebijakan pertama, program diikuti oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan…

7 Poin Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pemberian natura atau kenikmatan dapat dibiayakan dan merupakan penghasilan bagi penerima. Namun, terdapat natura/kenikmatan tertentu yang bukan penghasilan: Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai Natura di…

Poin-Poin Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut merupakan omnibus law, karena mengubah berbagai aturan pajak, mulai dari ketentuan umum, pajak…

Siapa Saja yang Boleh Ikut Program Pengungkapan Sukarela?

Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah meluncurkan Program Pengungkapan Sukarela bagi wajib pajak. Program tersebut merupakan program pengampunan pajak bagi para wajib pajak yang belum…

Kenali Poin – Poin Perubahan PPN Dalam UU HPP

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2021. RUU tersebut sebentar lagi akan…