7 Poin Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

  1. Pemberian natura atau kenikmatan dapat dibiayakan dan merupakan penghasilan bagi penerima. Namun, terdapat natura/kenikmatan tertentu yang bukan penghasilan:
    1. Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai
    2. Natura di daerah tertentu
    3. Natura karena keharusan pekerjaaan
    4. Bersumber dari APBN/APBD.
    5. Natura jenis dan batasan tertentu
  1. Bagi orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha, dan menghitung PPh dengan tarif final 0,5% sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018, atas peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 tidak dikenakan pajak.
  2. Penyusutan bangunan atau amortisasi aset tidak berwujud dengan masa manfaat melebihi 20 tahun kini dapat dilakukan sesuai masa manfaat berdasar pembukuan Wajib Pajak
  3. Mulai Tahun Pajak 2022, tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan adalah 22%.
  4. Terdapat upaya mencegah penghindaran pajak dengan diterapkannya metode yang sesuai dengan international best practice yang diatur dalam Perubahan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang PPh. Hal ini merupakan upaya antisipasi untuk mencegah penghindaran pajak melalui pembebanan biaya pinjaman yang berlebihan yang saat ini diatur hanya dengan pembatasan perbandingan utang dengan modal.
  5. Penambahan kewenangan Pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam perjanjian multilateral diatur dalam Perubahan Pasal 32A UU PPh. Ha tersebut dilakukan untuk mewujudkan kerja sama internasional di bidang perpajakan. 
  6. Perubahan tarif dan lapisan penghasilan PPh Orang Pribadi bertujuan untuk meningkatkan keadilan serta mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan menengah/bawah. Uraian perubahan tarif PPh Orang Pribadi adalah sebagai berikut.


Ketentuan Faktur Pajak bagi Pedagang Eceran

Pedagang eceran merupakan pengusaha yang dalam kegiatan usaha melakukan penyerahan barang/jasa dengan karakteristik sebagai berikut: melalui suatu tempat penjualan atau langsung mendatangi dari satu tempat…

Tanggal-Tanggal Penting dalam Program Pengungkapan Sukarela

Tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan oleh peserta Program Pengungkapan Sukarela

Pajak Karbon ada di UU HPP?

Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pajak Karbon ini adalah jenis pajak baru yang diatur secara khusus…

Tarif PPh Final Program Pengungkapan Sukarela

Tarif PPh Final Program Pengungkapan SukarPada Program Pengungkapan Sukarela, terdapat dua kebijakan yang akan diterapkan. Kebijakan pertama, program diikuti oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan…

7 Poin Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pemberian natura atau kenikmatan dapat dibiayakan dan merupakan penghasilan bagi penerima. Namun, terdapat natura/kenikmatan tertentu yang bukan penghasilan: Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai Natura di…

Poin-Poin Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut merupakan omnibus law, karena mengubah berbagai aturan pajak, mulai dari ketentuan umum, pajak…

Siapa Saja yang Boleh Ikut Program Pengungkapan Sukarela?

Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah meluncurkan Program Pengungkapan Sukarela bagi wajib pajak. Program tersebut merupakan program pengampunan pajak bagi para wajib pajak yang belum…

Kenali Poin – Poin Perubahan PPN Dalam UU HPP

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2021. RUU tersebut sebentar lagi akan…

Penggunaan NIK dan NPWP untuk Pelayanan Publik

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021, tentang pencantuman NIK dan NPWP dalam pelayanan publik. Aturan tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik…

Perubahan Ketentuan Diskon PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Tertentu

Dalam rangka untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, maka pemerintah telah melakukan penyesuaian…

Ketentuan Pengujian Faktur Pajak yang dapat Dikreditkan Sebagai Pajak Masukan

Dalam rangka memberikan keseragaman pemahaman dan perlakuan dalam pelaksanaan pengujian Faktur Pajak yang PPN nya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan, Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran…

Aturan Baru Aspek PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes Migas

Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta mendukung restrukturisasi BUMN yang…